11.
PENDAHULUAN
Eksekusi
Mati Gelombang II
PM Abbott Tarik
Dubesnya di Jakarta, Indonesia Tak Perlu Bereaksi
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pasca eksekusi mati, Perdana Menteri Australia Tony Abbott langsung
bereaksi segera menarik dubesnya di Jakarta. Indonesia disarankan menghadapi
reaksi pemerintah Australia secara bijak.
"Apabila ketidaksukaan tersebut dalam bentuk nota protes diplomatik,
bahkan pemanggilan pulang Dubes Australia kembali ke negaranya, maka pemerintah
tidak perlu bereaksi,"ujar Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto
Juwana dalam peryataannya, Rabu (29/4/2015).
Menurut Hikmahanto, mengingat dua tindakan tersebut masih dalam koridor
tata kerama hubungan antar negara ketika suatu negara tidak menyukai kebijakan
negara lain namun tetap menghormati kedaulatan negara tersebut. Namun bila
tindakan pemerintah Australia melebihi dari yang dimungkinkan maka tidak ada
pilihan lain pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan keras.
"Inti tindakan pemerintah Indonesia adalah ketika kedaulatan negara yang menjadi taruhan maka tidak ada kompromi, bahkan pemerintah harus tunduk pada tekanan," jelasnya.
Tindakan tegas pemerintah Indonesia dapat bermacam-macam, mulai dari menghentikan segala bentuk kerjasama dengan Australia semisal dibidang manusia pencari suaka dengan tujuan Australia hingga perang melawan terorisme. Secara ekonomi pemerintah dapat melakukan moratorium impor sapi asal Australia.
"Bila Australia menghentikan berbagai bantuan ke Indonesia, pemerintah harus melihat tindakan ini sebagai positif karena akan memandirikan Indonesia dan membebaskan Indonesia dari bantuan asing. Bantuan asing kerap dijadikan alat untuk mengendalikan pelaksanaan kedaulatan Indonesia yang dianggap tidak sejalan dengan negara pemberi bantuan," tuturnya.
"Inti tindakan pemerintah Indonesia adalah ketika kedaulatan negara yang menjadi taruhan maka tidak ada kompromi, bahkan pemerintah harus tunduk pada tekanan," jelasnya.
Tindakan tegas pemerintah Indonesia dapat bermacam-macam, mulai dari menghentikan segala bentuk kerjasama dengan Australia semisal dibidang manusia pencari suaka dengan tujuan Australia hingga perang melawan terorisme. Secara ekonomi pemerintah dapat melakukan moratorium impor sapi asal Australia.
"Bila Australia menghentikan berbagai bantuan ke Indonesia, pemerintah harus melihat tindakan ini sebagai positif karena akan memandirikan Indonesia dan membebaskan Indonesia dari bantuan asing. Bantuan asing kerap dijadikan alat untuk mengendalikan pelaksanaan kedaulatan Indonesia yang dianggap tidak sejalan dengan negara pemberi bantuan," tuturnya.
Bila Australia mengutak-atik integritas wilayah Indonesia maka pemerintah
perlu mengingatkan keberlakuan Lombok Treaty atau Perjanjian Lombok. Perjanjian
ini yang mewajibkan kedua negara untuk menghormati integritas wilayah masing-masing
negara.
Satu hal yang pemerintah Indonesia harus
pertahankan untuk tidak terganggu adalah hubungan baik antar masyarakat kedua
negara. Hubungan dengan masyarakat Australia harus diutamakan karena rakyat
Australilah yang mempunyai hak untuk mengganti pemerintahan.
"Pergantian pemerintah kerap membawa angin
baru dan segar dalam hubungan antar negara. Pemerintahan baru akan meninggalkan
cara-cara pemerintahan sebelumnya dalam mengelola hubungan dengan Indonesia.
Mereka tidak memiliki beban sebagaimana pemerintahan sekarang yang secara
reguler mengancam pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi,"
paparnya.
"Publik di Indonesia pun perlu diimbau untuk
mempercayakan kepada pemerintah dalam menghadapi reaksi dari pemerintah
Australia. Situasi yang tidak diharapkan adalah masyarakat mengambil tindakan
sendiri yang tidak bersahabat terhadap warga Australia," tutup Hikmahanto.
12.
ISI
Saya
setuju dengan tindakan pemerintah yang memberlakukan hukuman mati bagi para
pengedar narkoba. Seperti yang kita tahu, narkoba merupakan barang haram yang
dapat merusak masa depan generasi muda indonesia. Padahal generasi muda inilah
yang akan memegang pemerintahan Indonesia nanti. Dan apa jadinya bilang
generasi muda kita rusak karena barang haram ini. Hukuman mati sangatlah pantas
bagi mereka yang menyebabkan rusaknya generasi kita.Kehilangan satu, dua bahkan
10 orang tak masalah dibandingkan Indonesia kehilangan puluhan juta jiwa anak
bangsa yang diakibatkan 10 orang tersebut. Kasus ini banyak menuai pro dan
kontra, banyak juga yang mengatakan kasus ini telah melanggar HAM para
tersangka, karena telah merampas hak mereka untuk hidup. Namun apakah tak
pernah terpikir, mungkin jika tak bersikap tegas, maka HAM puluhan juta nyawa
pun akan melayang.
Mengenai
penarikan Dubes Australia oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbot pasca
eskusi mati yang telah dilakukan terhadap warga negaranya, pemerintah tak perlu
gentar. Pemerintah khususnya Presiden harus tetap tegas, menegakkan kebeneran
dan niat awal untuk memberantas narkoba dan korupsi. Tak perlu khawatir apabila
pemerintah australia juga memberhentikan segala hubungan kerjasama dan bantuin
ke Indonesia. Indonesia masih dapat melakukan kerja sama dengan negara lain
yang lebih memahami mengapa perlunya tindakan tegas terhahadap kasus narkoba
ini. Selain itu, perlu diingat, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang
melimpah, dan Sumber Daya Manusia . SDM ini lah yang merupakan aset terpenting
negara kita, indonesia maju, indonesia mundur itu bagaimana SDM kita. Jadi tak
perlu gentar untuk menegakkan keadilan karena kita masih memiliki kekuatan dari
dalam. Tak hanya itu, sepeti yang dituturkan bapak Hikmahanto diatas, kita
ambil segi positfnya, dengan penarikan dubes australia maka Indonesia akan
menjadi negara yang lebih mandiri lagi, tidak bergantung dengan negara lain. Tanpa
disadari atau tidak, segala bantuan dari negara lain merupakan alat negara lain
agar dapat campur tangan bahkan mengatur kepemerintahan Indonesia. Dan
menjadikan Indonesia sebagai boneka mereka.
13.
KESIMPULAN
Setuju
mengenai eksekusi mati bagi para gembong narkoba. Sedangkan mengenai sikap
perdana menteri Australia yang menarik Dubesnya, dan memberhentikan segala
bantuan terhadap Indonesia. maka pemerintah tidak perlu terusik dengan hal ini.
Karena segala bantuan dan kerja sama masih dapat terjalin dengan negara lain. Dan
indonesia masih memiliki SDM dan SDA yang merupakan aset besar Indonesia.
Penarikan ini juga dapat membuat Indonesia lebih mandiri.